Rapat Persiapan SNLIK 2025

Dalam rangka mengawal dan memastikan kualitas data yang akan dikumpulkan melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, pada tanggal 9 Januari 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan melaksanakan rapat persiapan yang bertujuan untuk mematangkan segala aspek teknis dan administrasi dalam rangkaian pelaksanaan SNLIK 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim SNLIK 2025 yang terdiri dari Tim SNLIK tahun 2025 serta petugas dari seluruh kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai penyelenggara survei di Provinsi Kepulauan Riau, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan survei berjalan dengan lancar, efektif, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Rapat persiapan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Bintan, Bapak Awiskarni, SE., M.M., yang dalam sambutannya memberikan arahan terkait pentingnya kerjasama yang baik antara seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan survei ini. Setelah pembukaan, rapat dilanjutkan dengan sesi reviu instrumen SNLIK 2025 yang dipimpin oleh Innas SNLIK Provinsi Kepulauan Riau secara daring, guna memastikan bahwa instrumen yang akan digunakan dalam pengumpulan data telah disesuaikan dengan tujuan survei dan metodologi yang telah ditentukan. Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pemaparan mendalam mengenai manajemen lapangan yang mencakup strategi pelaksanaan di lapangan, pembagian tugas dan koordinasi antar petugas survei, serta pentingnya kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan SNLIK 2025 di setiap wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Diharapkan dengan adanya rapat persiapan ini, seluruh pihak yang terlibat dapat lebih memahami peran dan tanggung jawabnya, serta dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan dari survei ini, yaitu untuk menghasilkan data yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.